1. Sambutan pembukaan oleh Drs. Laode Husein dari Kompolnas -Pelaksanaan seminar tentang penerapan pemolisian yang demokratik oleh kepolisian, merupakan salah satu program dari kompolnas selain itu kompolnas juga melakukan penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian terkait penerapan pemolisian yang demokratik oleh kepolisian secara lengkap akan dipaparkan oleh Irjen pol (p) Momo Kelana pada sesi berikutnya.

2. Presentasi Irjen Pol (p) Momo Kelana. - Dipaparkan hasil penelitian dari kompolnas tentang penerapan pemolisian yang demokratik pada tiga polda yang dijadikan sebagai sampel yaitu, Sumatra Utara, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. - Latar belakang dilakukan penelitian adalah untuk merespon adanya tren perubahan paradigma pemolisian, perubahan dan perkembangan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan ternyata berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. - Permasalahan lain yang menjadi objek penelitian adalah demokratisasi, yang diartikan sebagai tuntutan universal proses politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. - Dari hasil penelitian tersebut, muncul beberapa indikator Pemolisian Demokratis, antara lain:

1) Perlindungan kehidupan Politik Demokratis

2) Supremasi Hukum dan pelayanan Demokratis

3) Akuntabilitas

4) Perlindungan HAM

5) Pemolisian Masyarakat

6) Organisasi dan Manajemen Kepolisian Yang memadai. - Secara global hasil penelitian menunjukkan bahwa pemolisian yang diterapkan di tiga wilayah polda yang dijadikan sampel penelitian sudah memenuhi beberapa indikator pemolisian yang demokratik sebagaimana tersebut di atas.

3. Presentasi DR. Fachri Ali - Menyampaikan makalah dengan judul Polri Sebagai Pengawal Demokrasi, Transformasi Sosial Politik Indonesia. - Bahwa konsep matrik sosial-politik adalah sarana atau alat untuk mendiskripsikan sebuah keadaan politik tertentu dengan melihat efek yang lahir dari pola relasi antar negara, partai-partai politik, serta tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang berusaha mempengaruhi jalanya proses politik. - Pada era tahun 1950-1960-an kinerja polri kurang maksimal karena pada masa itu terjadi tarik menarik kepentingan antara departemen dalam negeri, kejaksaan dan Departemen Kehakiman Untuk mengambil alih kewenangan kontrol dan kendali atas kepolisian. Baru pada tahun 1960, melalui ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 kemantapan status dan posisi Polri diperoleh, yakni dengan memasukkanya kedalam angkatan bersnjata Republik Indonesia (ABRI). - Dengan keluarnya UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, merupakan momentum penting bagi Polri untuk “menemukan rumahnya sendiri yang memberi peluang bagi Polri untuk melakukan manuver”. - Sesuai ketentuan UU No. 2/2002, Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. Maka, sejatinya, oleh panggilan tugas polri justru berada didalam arus masa yang menuntut hak-hak serta menyatakan protes secara terbuka. Ini berarti bahwa Polri benar-benar beradadidalam kancah demokrasi yang diaktori oleh rakya Indonesia Sendiri. Maka, nasib demokrasi pada tingkat akar rumput ini menjadi sangat tergantung pada kemampuan polri menyalurkan energi massa secara konstruktif. - Dalam konteks inilah berkembang pemahaman bahwa tugas polri adalah sebagai pengawal demokrasi. Transformasi matrik sosia-politik pada masa reformasi telah mendorong Polri sebagai aktor penuh. Namun pada saat yang sama Polri juga diuji dengan kemampuan untuk memelihara arus deras demokratisasi pada tingkat akar rumput secara konstruktif.

4. Tanggapan dari Prof DR. Adrianus Meliala - Konsep Community Policing pada tataran teori sebenarnya sudah berkembang pada era tahun 197-an, pada saat para sarjana di negara seperti Amerika, inggris dan Jepang memperkenalkan konsep tersbut melalui tulisan-tulisanya, namun di Indonesia konsep tersebut baru di munculkan beberapa waktu yang lalu. - Pada era 1990 s.d 2000 berkembang konsep Pemolisian demokratis, konsep ini lebih up to date daripada konsep-konsep pemolisian yang sebelumnya. - Menanggapi hasil penelitian yang dilakukan oleh kompolnas di tiga polda, Adrianus meliala memberikan tanggapan dengan penilaian OK dan NOT OK pada beberapa kesimpulan hasil penelitian. Bagian dari penelitian yang mendapat kritik tajam dari Prof Adrianus adalah penentuan sampel dalam penelitian yang menurut beliau tidak dijelaskan bagaimana peneliti menentukan sampel yang akan dijadikan sebagai responden, kelemahan lainya adalah tidak disebutkan tingkat pendidikan dari responden. - Ketidak jelasan mekanisme penentuan sampel penelitian ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap valditas hasil penelitian. Selain masalah responden, Prof Adrianus juga mempertanyakan kenapa Polda Sumut, Jateng dan Jatim yang dijadikan sebagai sampel. Apa pertimbangan menjadikan ketiga polda tersebut sebgai sempel. - Beberapa substansi penelitian yang dipertanyakan kebenaranya diberikan penilaian oleh Adrianus sebaga NOT OK, sementara substansi penelitian yang telah menunjukkan adanya kejelasan diberikan penilaian OK.

5. Beberapa Pertanyaan dari peserta seminar.

a. DR. Novel Ali dari Kompolnas, menanyakan apakah penempatan Institusi Polri dibawah otoritas sipil tidak akan menjadikan polri sebagai alat kekuasaan kelompok tertentu yang berkuasa sehingga Polri tidak Netral can cenderung berfihak pada kekuatan politik yang berkuasa.

b. Dari ICW, Menyarankan agar kedepan Kompolnas diposisikan sebagai lembaga yang memiliki kewenagan sebagai kontrol eksternal bagi Polri. Hal ini perlu karena dianggab mekanisme internal yang ada pada Polri saat ini belum berfungsi dengan maksimal. Selain itu bliau juga menanyakan apakah masalah perlindungan HAM oleh Polri benar-banar sudah dilaksanakan.

c. Iketut Astawa, dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Menyoroti masalah pembinaan etika kepolisian sebagai salah satu substansiyang harus ditanamkan kepada seluruh anggota Polr apabila polri ingin berhasil dalam menjalankkan tugasnya. Penanaman kesadaran pada diri masing-masing anggota Polri bahwa tugas yang diembanya adalah tugas yang mulia dan terhormat diharapkan akan meningkatkan kualitas kerja polri.

d. Brigjen Pol. Drs. Ugro Seno dari Div Telematika, menyampaikan bahwa demokratik policing sudah diterapkan dalam pelaksanaan pemolisian di Indonesia. Dicontohkan oleh beliau bahwa selama beliau menjabat sebagai Kapolres disurabaya tidak terjadi demonstrasi yang anarkis oleh mahasiswa karena beliau selalu berdialog dan diskusi dengan para pengunjuk rasa. Upaya ini menurut beliau sebagai salah satu bentuk nyata dari praktek pemolisian demokratik.

Last update : 13-01-2009 12:19

Average user rating

   (0 vote)